Masa Tenang
Masa Tenang

Bawaslu Awasi Politik Uang dan Media Sosial Selama Masa Tenang

Diposting pada

Detikin.com – Setelah berakhirnya Masa Tenang pada tanggal 10 Februari 2024, Penyelenggara Pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU, memasuki tahap penting berikutnya, yakni masa tenang. Tahapan ini, yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, diatur oleh sejumlah aturan yang harus diikuti secara ketat.

Salah satu fokus utama dalam Masa Tenang adalah pencegahan terjadinya money politik atau Serangan Fajar, yang bisa saja muncul menjelang hari pencoblosan. Untuk mengantisipasi hal ini, Bawaslu bekerja sama dengan seluruh perangkat pengawasan untuk melakukan patroli dan memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Firman Wijaya menegaskan, Kita menjaga agar masa ini tidak disusupi oleh praktik politik uang atau Serangan Fajar sehingga proses demokrasi berjalan sesuai dengan koridor aturan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan proses pemilihan umum yang adil dan transparan.

Selama masa tenang, Bawaslu Kota Bogor juga memfokuskan perhatiannya pada penertiban alat peraga kampanye (APK) yang masih tersebar di berbagai tempat. Langkah ini bertujuan untuk menjaga netralitas lingkungan sekitar tempat pemungutan suara (TPS) dan mencegah adanya pengaruh yang memengaruhi pemilih saat hari pemungutan suara nanti.

Masa Tenang

Bawaslu Ingatkan Jangan Kampanye di Medsos Selama Masa Tenang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan seluruh peserta pemilu akan larangan berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos). Hal ini disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam sebuah jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, pada Minggu (11/2).

Lolly menjelaskan bahwa Bawaslu telah mengerahkan patroli siber untuk secara aktif memantau akun-akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu serta akun-akun pribadi mereka di media sosial. Tujuan dari patroli siber ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas kampanye yang terjadi di media sosial, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, patroli tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa akun-akun media sosial pribadi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti menghasut, memfitnah, atau mengadu domba, yang dapat diatur dalam Undang-Undang ITE.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan masa tenang pada rentang waktu 11–13 Februari 2024. Selama periode ini, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dilarang. Semua akun media sosial yang terdaftar di KPU harus menghentikan aktivitas kampanye, dan jika masih ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi.

Dalam proses pengawasan aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi dapat ditangani dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain larangan berkampanye, Bawaslu juga mengingatkan peserta pemilu untuk tidak melakukan money politic, yaitu memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan saat pemungutan suara.

Money politic merupakan bagian dari pelanggaran pemilu dan dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menambahkan bahwa pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital, juga dilarang, dan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran tersebut.

Bawaslu Sebut Tujuh Indikator Kerawanan Paling Banyak Terjadi di PTS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat adanya tujuh indikator kerawanan yang kerap ditemui di tempat-tempat pemungutan suara (TPS), yang diyakini dapat memengaruhi kelancaran tahapan pencoblosan surat suara pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, mengungkapkan tujuh indikator kerawanan yang paling sering terjadi di TPS, antara lain terkait penggunaan hak pilih, masalah keamanan, potensi adanya kegiatan kampanye, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri, logistik pemilu, lokasi TPS yang sulit dijangkau atau di daerah rawan bencana.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, yang mencermati pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu sebelumnya serta laporan dari pengawas pemilu di berbagai daerah, tercatat bahwa sebanyak 125.224 TPS memiliki daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat, 119.796 TPS memiliki pemilih tambahan (DPTb), dan 36.236 TPS mengalami kendala jaringan Internet.

Selain itu, terdapat 21.947 TPS yang berlokasi dekat dengan rumah calon presiden atau calon wakil presiden, atau posko atau rumah tim kampanye pemilu, serta 18.656 TPS yang berpotensi kedatangan daftar pemilih khusus (DPK). Adapun sebanyak 10.974 TPS berada di wilayah rawan bencana.

Selain ketujuh indikator tersebut, Bawaslu juga menemukan 14 indikator kerawanan tambahan yang banyak ditemui di TPS, di antaranya terkait keterlambatan distribusi logistik pemilu, kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara, surat suara tertukar, serta insiden di mana ASN, prajurit TNI, anggota Polri, atau perangkat desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Di samping itu, terdapat satu potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, yaitu 814 TPS yang memiliki riwayat kasus menghina atau menghasut di antara pemilih yang berbau suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

Hal Penting yang Perlu Anda Ketahui

Pengawasan yang ketat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap praktik politik uang dan penggunaan media sosial selama Masa Tenang pemilu menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan bahwa pemilu dapat berlangsung secara transparan dan adil, serta menghasilkan representasi yang sesuai dengan kehendak rakyat. Semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat umum, diingatkan untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan demi menjaga proses pemilihan umum yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *